SDM POLTEKKES JOGJA

A. KETENTUAN UMUM

PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat
PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat
PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian
PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:

Salah satu pihak berbuat zina
Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Layanan